Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan pentingnya kehadiran negara dalam mengatasi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tengah melanda berbagai sektor industri. Hal ini disampaikannya sebagai respons terhadap meningkatnya angka PHK yang menimbulkan keresahan di masyarakat.

Menurut Puan, pemerintah tidak boleh hanya menjadi penonton pasif dalam situasi ini. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak pekerja dan memastikan keberlangsungan hidup mereka yang terdampak PHK. Negara harus hadir memberikan solusi konkret, bukan hanya menyampaikan imbauan, tegasnya pada Senin, 14 Agustus 2023.

Lebih lanjut, Puan mengusulkan beberapa langkah strategis yang dapat diambil pemerintah. Di antaranya adalah memberikan pelatihan keterampilan baru bagi para pekerja yang terkena PHK, memfasilitasi akses terhadap lapangan kerja baru, serta memberikan bantuan sosial yang memadai selama masa transisi. Penting untuk memberikan bekal yang cukup agar mereka bisa kembali produktif dan mandiri, ujarnya.

Selain itu, Puan juga menyoroti pentingnya dialog antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi tantangan ekonomi yang ada. Ia berharap, dengan adanya komunikasi yang baik, dapat ditemukan jalan tengah yang adil bagi semua pihak.

Puan juga mengingatkan para pengusaha untuk mempertimbangkan dampak sosial dari setiap keputusan bisnis yang diambil. PHK, menurutnya, bukanlah solusi satu-satunya dalam menghadapi kesulitan ekonomi. Sebisa mungkin, cari alternatif lain yang lebih manusiawi dan tidak merugikan pekerja, pungkasnya.

Berikut adalah tabel contoh bantuan yang bisa diberikan pemerintah: