Pernyataan kontroversial Ketua Mahkamah Agung (MA) yang menyerukan agar hakim tidak menjadi setan menuai beragam reaksi di kalangan praktisi hukum dan masyarakat. Ucapan yang dilontarkan dalam sebuah acara resmi tersebut, sontak menjadi perbincangan hangat dan memicu perdebatan sengit.

Sebagian pihak menilai bahwa pernyataan tersebut merupakan bentuk keprihatinan mendalam atas praktik korupsi dan penyimpangan yang masih terjadi di lingkungan peradilan. Mereka menganggapnya sebagai warning keras bagi para hakim untuk menjaga integritas dan moralitas dalam menjalankan tugas.

Namun, tak sedikit pula yang mengkritik pernyataan tersebut. Mereka berpendapat bahwa penggunaan istilah setan tidak pantas diucapkan oleh seorang pejabat tinggi negara, apalagi dalam forum resmi. Selain itu, dikhawatirkan pernyataan tersebut dapat merusak citra lembaga peradilan di mata publik.

Terlepas dari pro dan kontra yang ada, pernyataan Ketua MA ini menjadi momentum penting untuk melakukan introspeksi dan evaluasi terhadap kinerja lembaga peradilan. Perlu adanya upaya sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme hakim, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dapat kembali pulih.

Beberapa pengamat hukum juga menyoroti perlunya reformasi menyeluruh di tubuh MA, termasuk peningkatan pengawasan terhadap hakim dan penegakan kode etik yang lebih ketat. Hal ini diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik korupsi dan penyimpangan lainnya yang dapat merusak citra peradilan.

Pada tanggal 16 Mei 2024, berbagai organisasi masyarakat sipil menyerukan kepada MA untuk segera menindaklanjuti pernyataan Ketua MA dengan tindakan nyata. Mereka mendesak agar MA melakukan investigasi mendalam terhadap dugaan praktik korupsi dan penyimpangan yang terjadi di lingkungan peradilan, serta memberikan sanksi tegas kepada para pelaku.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan pro dan kontra terkait pernyataan Ketua MA: